KOTA BENGKULU, ARUSKRITIS.COM — Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) OMBB Majelis Pimpinan Nasional, M. Diamin, mengapresiasi langkah cepat Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bengkulu dalam merespons viralnya temuan puluhan karung pupuk bersubsidi jenis Urea yang disimpan di sebuah rumah kosong di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu.
Temuan pupuk bersubsidi di bangunan yang bukan merupakan gudang maupun kios resmi tersebut menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan keterangan warga sekitar yang diperkuat informasi Lurah Kandang Mas, Karimulla, S.E., lokasi penyimpanan tersebut diduga berkaitan dengan seorang oknum anggota Polres Kota Bengkulu berinisial T.
Saat dikonfirmasi, oknum tersebut mengakui adanya keterkaitan dengan lokasi penyimpanan, namun menyebut rumah tersebut merupakan milik keluarganya. Meski demikian, asal-usul pupuk, tujuan penyimpanan, serta kelengkapan izin distribusinya masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Desak Penindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu
M. Diamin menegaskan, apresiasi terhadap respons cepat Bidpropam Polda Bengkulu harus diikuti dengan pemeriksaan yang menyeluruh, transparan, dan profesional. Ia meminta agar tidak ada perlakuan khusus apabila ditemukan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian.
“Kami sangat mengapresiasi respons cepat anggota Bidpropam Polda Bengkulu yang langsung turun merespons keresahan masyarakat. Namun, kami juga menegaskan agar Bidpropam menindak tegas oknum polisi berinisial T tersebut jika terbukti melanggar undang-undang dengan mengepul dan memasarkan pupuk subsidi tanpa izin resmi dari pemerintah,” tegas M. Diamin.
Menurutnya, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang peruntukannya harus benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerima. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam penyimpanan maupun distribusinya tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Distribusi Pupuk Subsidi Harus Sesuai Ketentuan
Tata kelola pupuk bersubsidi diatur melalui sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 beserta ketentuan perubahannya.
Penyaluran pupuk bersubsidi harus mengikuti mekanisme resmi dan memenuhi prinsip 7T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan perdagangan atau penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi, pihak yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
OMBB Akan Kawal Penanganan Kasus
Ormas OMBB Majelis Pimpinan Nasional menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta instansi terkait di Kota Bengkulu.
M. Diamin berharap Bidpropam Polda Bengkulu tidak berhenti pada pemeriksaan awal, tetapi menelusuri asal-usul pupuk, legalitas penyimpanan, jalur distribusi, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh tebang pilih, terlebih apabila dugaan pelanggaran tersebut menyeret nama aparat penegak hukum.
Di sisi lain, pihak yang disebut maupun pihak-pihak terkait tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan keterangan guna menjaga keberimbangan informasi.
OMBB menegaskan akan terus memantau proses penanganan kasus ini hingga terdapat kejelasan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan aparat berwenang.
(H.S)
