SELUMA, ARUSKRITIS.COM — Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Banyu Kencana, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan informasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025, terdapat sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian antara alokasi dana dan hasil pekerjaan fisik di lapangan. Sejumlah kegiatan pembangunan yang tercantum dalam informasi penyaluran Dana Desa perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut, terutama untuk memastikan apakah realisasi pekerjaan telah sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, serta anggaran yang dialokasikan.
Berdasarkan data informasi penyaluran Dana Desa tahun 2024, tercatat tiga kegiatan pembangunan dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp176.350.000.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp186.255.400.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa sebesar Rp56.234.300.
Dengan demikian, total anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut mencapai Rp418.839.700.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2025, tercatat dua alokasi kegiatan pembangunan jalan desa, yakni:
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp87.725.000.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp282.960.000.
Total anggaran kedua kegiatan tersebut mencapai Rp370.685.000.
Jika diakumulasikan, anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang tercantum pada tahun 2024 dan 2025 mencapai Rp789.524.700, atau hampir Rp790 juta.
Besarnya nilai anggaran tersebut tentu patut menjadi perhatian publik. Sebab, setiap rupiah Dana Desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tepat sasaran.
Klarifikasi Kepala Desa Banyu Kencana
Saat dikonfirmasi terkait dugaan adanya kejanggalan antara besaran anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan, Kepala Desa Banyu Kencana memberikan tanggapan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan kembali terhadap rincian data.
Dalam keterangannya, Kepala Desa menyampaikan:
“Untuk rincian datanya nanti akan kami cek kembali. Pada intinya kami sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari tim kecamatan hingga pada akhir pelaporan LKPJ kepada masyarakat melalui BPD serta LPPD ke Inspektorat.”
Kepala Desa juga menyampaikan bahwa pihaknya menghargai adanya dugaan kejanggalan yang disampaikan, namun menilai pihak yang melakukan konfirmasi belum memahami kondisi desa secara utuh.
“Pada prinsipnya, apa yang kami kerjakan betul-betul dikerjakan sesuai prosedur yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih,” demikian tanggapan Kepala Desa.
Publik Menanti Transparansi dan Pembuktian di Lapangan
Meski Kepala Desa telah memberikan penjelasan bahwa seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur, hal tersebut tentu perlu didukung dengan keterbukaan dokumen dan kesesuaian kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran hampir Rp790 juta tersebut direalisasikan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, volume pembangunan, hingga hasil akhir yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Seluma diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara objektif terhadap kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025 di Desa Banyu Kencana.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administrasi, nilai anggaran, spesifikasi teknis, dan kondisi fisik pekerjaan, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebab, pembangunan desa bukan sekadar soal terserapnya anggaran atau lengkapnya laporan pertanggungjawaban. Lebih dari itu, hasil pekerjaan harus benar-benar nyata, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kini pertanyaannya, apakah anggaran hampir Rp790 juta tersebut telah terealisasi sesuai perencanaan dan memberikan hasil yang sepadan dengan nilai anggarannya? Masyarakat tentu menunggu jawaban yang bukan hanya berupa penjelasan, tetapi juga pembuktian nyata di lapangan.
ARUSKRITIS.COM akan terus membuka ruang klarifikasi dan mengikuti perkembangan persoalan ini demi mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
(H.S)
