BENGKULU, 25 Juli 2026 – Langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah kediaman pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menjadi sorotan publik.
Penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 7 hingga 9 jam tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap. Kegiatan itu berakhir dengan dibawanya sejumlah koper yang diduga berisi barang bukti dan dokumen menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (25/7).
Penggeledahan tersebut menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu. Pasalnya, isu mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sempat beredar luas di tengah masyarakat belum mendapatkan kejelasan resmi. Hingga rombongan penyidik KPK bertolak ke Jakarta melalui ruang VVIP Bandara Fatmawati Soekarno, sosok Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu maupun sejumlah pihak yang sebelumnya dikabarkan terjaring OTT tidak terlihat bersama rombongan penyidik.
Situasi tersebut kemudian memicu beragam spekulasi di tengah publik. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan suatu perkara dengan fokus pada pengumpulan dan penyitaan barang bukti berupa dokumen, atau terdapat kesimpangsiuran informasi terkait isu OTT yang berkembang di lapangan.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat Kota Bengkulu, aktivis pemerhati antikorupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga awak media mendesak pimpinan KPK untuk segera memberikan keterangan resmi kepada publik.
Keterangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut dinilai penting untuk menjelaskan pokok perkara secara transparan, memberikan kepastian hukum, serta meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat Kota Bengkulu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari KPK terkait tujuan dan hasil penggeledahan tersebut.
(Red)
