BENGKULU UTARA, ARUSKRITIS.COM — Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Ormas Maju Bersama Bengkulu (MPN OMBB), M. Diamin, angkat bicara menyoroti mandeknya penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa di Desa Meok, Kecamatan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
M. Diamin mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa tersebut. Menurutnya, laporan telah dua kali disampaikan kepada pihak kepolisian melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
” Masyarakat Desa Meok di Pulau Enggano sudah dua kali melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa ini sejak tahun 2023 hingga 2026. Namun, sampai saat ini belum ada titik terang atau kejelasan hukum. Jangan sampai proses penegakan hukum diperlambat dan menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar M. Diamin.
Ia menegaskan, dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa harus ditangani secara serius, transparan, dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Melihat belum adanya kejelasan atas laporan tersebut, M. Diamin mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu agar segera turun tangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Meok.
“Kami mendesak jajaran Kejari dan Kejati Bengkulu untuk tidak tinggal diam. Segera turun langsung ke Desa Meok, Pulau Enggano. Lakukan pemeriksaan dan monitoring terhadap proyek-proyek pekerjaan yang menggunakan Dana Desa di sana. Hak-hak masyarakat dan uang negara harus diselamatkan,” tegasnya.
Menurut M. Diamin, langkah pengawasan langsung diperlukan guna memastikan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan, ketentuan, serta kepentingan masyarakat desa. Ia juga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan masyarakat.
MPN OMBB menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa tebang pilih.
Masyarakat Pulau Enggano pun diharapkan memperoleh kepastian atas dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa tersebut, sehingga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.
(Tim)
